Pengalaman Mengurus Perijinan di Solo

Pernahkah anda mengurusi perijinan di Pemerintah Kota Solo? Perijinan apa saja seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Usaha atau perijinan yang lain. Di Kota Solo, berbagai perijinan tersebut diurusi oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMT). Dulunya, kantor ini bernama Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang kemudian karena ada Perda SOTK yang baru digabung dengan Badan Penanaman Modal.

Di masa Jokowi masih menjadi walikota, KPT menjadi program andalannya. Meski bukan ide orisinil, karena KPT sebelumnya sudah moncer di Sragen, kebijakan Jokowi mendapat acungan jempol. Kota Solo bahkan dinobatkan sebagai kota ramah investasi karena kemudahan dalam proses perijinan.

Dalam berbagai penjelasan di media, KPT adalah pelayanan satu pintu yang memudahkan orang untuk mengurus perijinan tanpa harus pindah dari satu dinas ke dinas yang lain. KPT, memberikan jaminan, seperti yang terpampang besar-besar di banner yang ada di kantor itu dan diekspose besar-besaran kalau   seluruh perijinan di Kota Solo tidak ada yang lebih dari sepekan.

Dengan pemberitaan yang sangat gencar ketika itu, saya membayangkan betapa enaknya jika orang akan berusaha di Solo. Kenyataannya memang berbagai macam usaha baru, terutama perhotelan dan rumah makan, menjamur. Namun hingga Jokowi “hijrah” menjadi gubernur, saya tidak pernah pernah membuktikan kemudahan proses perijinan tersebut. Alasannya memang pragmatis,  karena saya tidak memiliki kepentingan.

Baru belakangan, menjelang Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya langsung bersinggungan dengan birokrasi perjinan (berkaitan dengan usaha) secara langsung. Kenyataan yang saya hadapi jauh dari bayangan sebelumnya. Perijinan yang konon hanya enam baru, baru kelar –itupun setelah menggunakan “kekuatan lobi sana-sini”. Nah sebelum lupa, saya akan mencoba mendeskripsikan proses perijinan untuk membuka usaha –secara legal formal- di Kota Solo.

Sarat Syarat 

Siapapun yang hendak mengurus perijinan usaha misalnya Ijin Usaha Perdagangan (IUP), sebaiknya jangan terlalu senang jika membaca papan informasi yang menyebutkan kalau ijin tersebut bisa selesai selama enam hari.  Dua kali saya mengurus IUP, tak pernah ada yang mendekati waktu yang dijanjikan alias molor hingga berminggu-minggu.

Saya sempat complain dengan “kebohongan” tersebut ke pihak yang memiliki otoritas. Tahu jawabannya, “Enam hari itu dihitung sejak berkas dinyatakan lengkap.” Terus terang saya hendak tertawa sekaligus muntab (aneh to marah tapi tertawa). Tertawa, karena saya yakin si pemegang kuasa ini tidak paham benar dengan seluk beluk perijinan. Marah, karena ketentuan tersebut terkesan menjebak.

Bagaimana tidak menjebak jika untuk mendapatkan IUP, meski sudah dilayani di KPT, ternyata banyak sekali syarat yang harus dicari di luar KPT.  Setidaknya ada 9 atau 10 persyaratan untuk mendapatkan IUP. Sembilan di antaranya gampang  didapat karena hanya soal KTP (pasti semua punya KTP), NPWP (sehari jadi), pelunasan PBB, akta pendirian perusahaan, gambar situasi tempat usaha, fotocopi sertifikat, dan sebagainya. Sampai kemudian point yang cukup rumit, yakni IMB dan ijin teknis dari SKPD atau lembaga terkait (dengan jenis usaha).

IMB yang wajib disertakan adalah IMB untuk usaha meski sekecil apapun usaha yang hendak dijalankan tetap harus lah IMB bukan IMB rumah tinggal. Tentu tidak salah jika hal itu mudah diperoleh. Yang terjadi, untuk mendapatkan IMB perlu waktu dan kesabaran tersendiri. Pertama, IMB untuk kegiatan usaha, sekali lagi sekecil usahanya, terlebih dahulu harus memiliki dokumen yang disebut Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) beserta Peta Keterangan Rencana dan Peta Lokasi.

Dua dokumen itu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Berapa lama? Tidak jelas karena meski sudah satu pintu di BPMT, ternyata instansi itu sangat tergantung pada dinas lain, yakni Dinas Tata Ruang Kota (DTRK). Dalam kasus ini saya baru paham jika BPMT sebenarnya hanya lah “kantor penerima berkas sekaligus sebagai penyerahan berkas” sementara proses sesungguhnya tetap di instansi lain.

Jadi, ketika saya menyerahkan berkas persyaratan untuk mendapatkan IPR dan Peta Keterangan Rencana dan Peta Lokasi, BPMT hanya menerima kemudian mengoper ke DTRK. Front Office BPMT tidak berani memberikan perkiraan berapa lama waktu yang digunakan untuk mengeluarkan kedua jenis perijinan tersebut. Artinya, pelayanan satu pintu itu ya hanya satu pintu untuk menerima berkas dan tentu saja berkas yang sudah lengkap untuk disetor ke dinas lain.

Saya masih memiliki kesabaran yang memadai. IPR dan Peta Keterangan Rencana itu ternyata juga memiliki butuh waktu panjang. Kalau tidak salah, perlu waktu tiga minggu lebih, terhitung sejak semua syarat terpenuhi. Padahal saya sudah menggunakan “jasa” orang DTRK untuk membuatkan gambar arsitektur, gambar struktur dan gambar utilitas yang menjadi syarat IPR. Jangan salah, IPR dan Peta Keterangan Rencana – Peta Lokasi tersebut tidak gratis.  Hampir sepuluh lembar uang bergambar Soekarno-Hatta biayanya.

Siapkah  berkas permohonan IMB untuk kegiatan usaha dimasukkan ke KPT? Belum. Masih ada syarat lain yang harus didapat yakni Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauai Lingkungan Hidup atau yang disebut SPPL.  Syarat ini tergolong ringan karena usahanya skala kecil. Instansi yang mengelola SPPL adalah Badan Lingkungan Hidup.  Saat saya mengajukan permohonan, mendapatkan gambaran SPPL membutuhkan waktu antara 3 hari sampai satu minggu.

Beruntung saya mendapatkan SPPL di tenggat paling awal yang dijanjikan petugas. Mau tau isi SPPL? Semacam “janji” di atas materai 6.000 yang dibuat si pemohon sendiri kemudian di sampingnya ada kalimat “Menyetujui” dari kepala instansi tersebut. “Sudah dibawa saja,” begitu kata petugas saat saya mengambil SPPL tersebut . Kata saja-nya seperti ada garis tebal.

Dengan 9 jenis syarat yang sudah saya penuhi, petugas front office BPMPT baru bersedia menerima. O ya, ada yang lupa, dalam formulir permohonan IMB juga ada dua tanda tangan dari instansi pemerintahan yang mesti diisi, yakni Lurah dan Camat tempat usaha akan diselenggarakan.

Timeless

Ini lah yang saya tertawakan saat  mendengar tanggapan pemegang otoritas ketika saya mengajukan complain lambatnya proses perijinan. Kepada beliau saya katakan jika syarat saya sudah lengkap. Jika tidak lengkap, seperti yang saya alami sendiri, maka tidak mungkin berkas permohonan itu diterima petugas front office.

Nah, sampai saat ini, IMB yang akan dipergunakan sebagai syarat mendapatkan IUP itu belum saya peroleh. Saya juga tidak pernah mendapatkan penjelasan, apalagi kepastian berapa waktu yang dibutuhkan agar IMB tersebut jadi. Konon waktunya 2-3 bulan. Dari “orang dalam” yang membantu menghitung biaya pembuatan IMB tersebut, biaya IMB saya lebih dari Rp 5 juta. “Karena rumah bapak, memiliki atap beton”. Saya pasrah karena tidak paham –meski sudah berulang kali membaca cara penghitungan pembayaran restribusi IMB- cara menghitung biaya tersebut.

Sampai detik ini, saya belum punya gambaran apakah setelah IMB saya nanti jadi, IUP yang sebenarnya gratis itu akan dinyatakan memenuhi syarat. Saya sempat menawar agar bukti pengurusan IMB bisa digunakan untuk mengurus IUP. Namun ditolak, dengan alas an pernah ada kasus, IMB tidak disetujui padahal IUP sudah terlanjur dikeluarkan.

Dari beberapa rekan, jika nanti usaha saya melibatkan dinas lain, misalnya usaha itu adalah event organizer maka harus ada rekomendasi dari Dinas Pariwisata, jika usaha saya itu catering, maka harus ada iijin dari Dinas Kesehatan, jika saya hendak membuka rental mobil maka harus ada surat dari DInas Perhubungan dan seterusnya. Jujur saya tidak bisa membayangkan jika semua jenis usaha itu saya ambil, berapa dinas yang harus saya datangi. Ini kah pelayanan satu pintu itu? Wallahu ‘alam.

 

This entry was posted in asal2an, birokrasi, kebijakan publik, pengalaman and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

2 Comments

  1. wulan
    Posted 09/06/2014 at 16:01 | Permalink

    Pak Imron…sungguh saat ini saya mengalami hal yang sama. Kami sangat kelelahan dengan mengurus perizinan, padahal..kami hanya memperpanjang izin..tidak membuat yang baru. Kami warga asli solo, 5 tahun yang lalu sewaktu pak jokowi masih menjabat sebagai walikota, memang proses perzinan sangat mudah, dan kami sangat apresiasi hal tersebut.

    Namun, saat kami ingin memperpanjang izin dengan memperluas usaha kami, Astafirullohalladzim…lelah luar biasa. Sebagai pengusaha, kami setiap hari harus berjibaku dengan usaha kami, mikir strategi, pemasaran, dll. Di sisi lain, kami dihantui dengan dinas-dinas yang “mbulet” prosesnya…plus uang yang harus dikeluarkan untuk ini dan itu. Kebetulan usaha kami harus melibatkan : Pemkot untuk IMB, IPR, & lingkungan hidup, dinas pariwisata, dan dinas perhubungan. Mereka hanya inspeksi dan cari2 kesalahan, agar kita takut, & kasih uang dll…(*memang bener 2 rasanya pingin muntah sih liat perilaku mereka), ibarat mereka adalah perampok elit.

    saat ini, kami masih berjuang pak..:(. Maaf, membaca tulisan bapak, jadi berasa ada teman sepenanggungan. Terima Kasih telah men-share pengalamannya.

  2. umi
    Posted 03/02/2015 at 10:28 | Permalink

    Susahnya mengurus perizinan juga bisa menjadi salah satu faktor yang mematikan semangat kewirausahaan. Kegiatan usaha yang akan dijalani sebenarnya bisa sederhana, tetapi karena dari awal sudah dihadapkan dengan “birocrazy” yang susah, banyak orang yang mengurungkan diri untuk sekedar mencoba berwirausaha. Baru untuk sekedar mencoba saja belum jadi dilakukan karena bayangan susahnya perizinan.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).