Nalar Cupet (di Balik) Raperda Trafficking

Kota Solo bakal memiliki peraturan daerah yang bisa dibilang super aneh, Dengan alasan untuk mencegah perdagangan manusia, setiap warga Kota Solo yang berjenis kelamin perempuan yang ingin bekerja di luar wilayah kelurahan tempat tinggalnya yang bersangkutan wajib mengantongi Surat Izin Bekerja Perempuan di luar Daerah (SIBPD).

sumber foto: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648207078548216&set=a.153901631312099.23902.100000767888723&type=1&theater

Ketentuan itu secara eksplisit alias terang benderang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perdagangan Manusia yang kini dibahas DPRD Kota Solo. “Seorang perempuan yang akan bekerja di luar wilayah kelurahan wajib memiliki Surat Izin Bekerja Perempuan di luar Daerah (SIBPD) yang dikeluarkan Lurah dan telah diketahui dan disyahkan oleh camat setempat dan dipungut biaya,” demikian tertulis pada pasal 7 Raperda tersebut.

Pada pasal berikutnya, disebutkan jika SIBPD tidak berlaku bagi perempuan yang telah diterima sebagai karyawan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah dan ditempatkan di luar wilayah kelurahan. Meski demikian bukan berarti para perempuan “abdi negara” sudah terbebaskan dari kewajiban karena terdapat ketentuan yang jelas pula bahwa yang bersangkuta itu “diwajibkan untuk melaporkan kepada lurah.”

Karena sudah sedemikian terangnya, ketentuan yang tersurat dalam pasal tersebut tidak perlu membutuhkan penjelasan lagi. Ketentuan tersebut hanya membuktikan bahwa cara berpikir pengusul Raperda ini yang pragmatis kalau tidak bisa disebut  cupet nalar.  Konstruksi perlindungan dalam Raperda ini dibangun dengan logika perempuan merupakan kelompok rentan dalam trafficking. Perempuan yang rentan diperdagangkan adalah perempuan yang bekerja “jauh dari rumah”. Karena itu agar tidak menjadi “barang dagangan” sebaiknya mereka tidak bekerja di luar daerah (kelurahan).

Salah satu cara membatasi agar perempuan tidak terjerumus adalah dengan kewajiban memiliki SIBPD.  Raperda ini memaparkan kemudahan teknis seseorang untuk memperoleh SIBPD. Tetapi pertanyaannya untuk apa kemudahan itu diberikan jika sesungguhnya hanya untuk membatasi. Hanya orang yang bernalar cupet lah yang memiliki pendapat SIBPD sebagai jimat penolak bala yang bernama trafficking yang mungkin dianggap seperti kertas rajah yang bisa membuat orang menjadi sakti mandra guna kebal terhadap senjata tajam.

Pertanyaan berikut adalah mengapa mereka yang terhormat itu memiliki nalar sedemikian cupet Pertama, penyusunan Raperda Pencegahan Perdagangan Manusia ini tidak dberdasarkan persoalan riil yang terjadi di masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari naskah akademik (NA) yang seharusnya menjadi nyawa Raperda, pada kenyataannya mirip dengan makalah mahasiswa tingkat pemula.

NA yang disusun tim konsultan siluman –karena tidak menyebutkan identitas yang bisa menjadi referensi keilmuannya—mendedah 18 poin  yang disebut sebagai suatu “kajian terhadap penyelenggaraan kondisi dan permasalahan masyarakat”.  Dari ke-18 item itu yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai asumsi daripada hasil kajian, tidak disebutkan jika perempuan yang bekerja di luar daerah (kelurahan??) menjadi permasalahan yang menyebabkan terjadinya trafficking.

Kalaupun dipaksa mendekati persoalan obyektif yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan perdagangan manusia, adalah pada point ke-14 yang berbunyi “masih adanya pandangan masyarakat di beberapa daerah tertentu yang berpendapat bahwa perdagangan anak dan manusia merupakan sebuah bisnis biasa” atau pada point ke-15 yang menyebutkan “khususunya berkaitan dengan masalah administrasi kependudukan, sehingga banyak muncul (dalam NA tertulis kuncul) pemalsuan-pemalsuan dokumen kependudukan.

Hampir bisa dipastikan point ke-14 itu adalah asumsi atau bahkan khayalan belaka. Mengapa? Pernahkan ada riset yang menyebutkan masyarakat di Kota Solo di daerah manapun yang memiliki demikian? Adakah kasus empiris sehingga berkesimpulan “perdagangan anak dan manusia sebagai bisnis biasa”. Tim Konsultan ini naga-naganya lupa jika NA yang disusun adalah untuk penyusunan Raperda yang akan berlaku untuk Kota Surakarta. Mungkin tim konsultan menemukan adanya kasus tersebut tetapi di daerah lain, bukan di Solo tetapi dipaksa diparalelkan dengan kondisi obyektif di Kot Solo.

Jika dikaitkan dengan point ke-15, justru ketentuan untuk mewajibkan perempuan wahib memiliki SIBPD menjadi tidak masuk akal. Bagaimana mungkin jika selama ini ditemukan masalah pemalsuan dokumen kependudukan, justru hendak dibebani dengan pembuatan dokumen baru?  Padahal berdasarkan data BPS yang terangkum dalam Surakarta dalam Angka 2013, jumlah tenaga kerja perempuan di Kota Solo mencapai 88.342 orang atau lebih banyak daripada tenaga kerja laki-laki yang hanya 84.603 orang. Tidak akan mudah untuk membuat administrasi baru ini.

Kedua, nalar cupet sebagian anggota DPRD Kota Solo yang mengajukan Raperda inisiatif itu bukan tidak mungkin sebagai resistensi alam bawah sadar terhadap kecenderungan peran perempuan yang semakin menonjol di wilayah publik. Kecenderungan itu bukan tanpa alasan jika merujuk semakin banyaknya pejabat publik yang berjenis kelamin perempuan. Bahkan di DPRD Kota Solo, meski belum mampu menembus kuota 30 persen, tapi paling tidak sudah ada 10 dari 40 anggota DPRD yang berjenis kelamin perempuan.

Di birokrasi, SKPD yang menangani masalah-masalah krusial seperti pendidikan dan kesehatan juga didominasi oleh kaum perempuan. Sebagai perbandingan, di Dinas Kesehatan terdapat 473 pegawai perempuan dari 635 orang pegawai. Di Dinas Pendidikan 3.446 dari 6.068 pegawai adalah pegawai perempuan. (Surakarta dalam Angka 2013). Bahkan di kedua instansi itu, orang nomor satu juga perempuan. Sayangnya, pergeseran dominasi jabatan publik tersebut memang belum diikuti dengan perombakan kultur patriarki. Oleh karenanya saya menyebut resistensi atas kemajuan perempuan itu sebagai resistensi bawah sadar yang dimunculkan melalui kebijakan berupa usulan Raperda insiatif.

Wal hasil karena kuatnya cengkaraman kultur patrialkal tersebut, meski jumlah perempuan yang menjadi pejabat publik bejibun namun gagasan-gagasan yang muncul bias gender seperti dalam Raperda Pencegahan Perdagangan ini. Padahal jika nantinya disetujui, mereka bakal terjerat sendiri, termasuk anggota DPRD yang ikut membahasnya. Anggota DPRD yang perempuan dan berasal dari luar Kelurahan Karangasem juga mesti memiliki SIPBD mengingat mereka kantor DPRD berada di Kelurahan Karangansem, Kecamatan Laweyan. Tidak lucu bukan?

Dipublisikasikan pertama kali di Harian SOLOPOS edisi Kamis 6 Februari 2014. Naskah ini adalah naskah asli sebelum diedit oleh redaktur SOLOPOS.

This entry was posted in asal2an, birokrasi, kebijakan publik and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).