Tanah Sriwedari (sudah) Dijual

Di tengah pembicaraan mengenai sengketa tanah Sriwedari yang memasuki babak awal eksekusi, sebuah informasi yang bagi saya cukup mengejutkan mampir di telinga saya. Informasi itu justru datang dari seseorang yang tak pernah saya duga yang mengatakan jika uang Sriwedari sudah cair di awal tahun 2015 dan akan dilunasi di akhir tahun ini juga. Dia juga bilang kalau dirinya adalah bagian Trah Wirjodingrat, alias Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat yang konon adalah pemilik sah kompleks Sriwedari yang luasnya mencapai 10 hektar itu.

SONY DSC

(ilustrasi)

Tentu saya tak bisa langsung percaya dengan informasi itu. Saya mencoba untuk mengorek klaimnya bahwa dia merupakan trah Wirjodiningrat. Meski tak terlalu menguasai, dia bisa menjelaskan detail silsilah dari garis ayahnya yang merupakan cucu canggah atau generasi keempat dari Wirjodingratan. Dia menyebut sebuah nama yang langsung mengingatkan nama tersebut sebagai penggugat kepemilikan tanah Sriwedari di tahun 1975. “Aku sudah kecipratan walau dikit,” katanya.

Informasi itu menyeret ingatan saya pada berbagai rumor-rumor mengenai adanya orang berduit yang berada di sengketa tanah Sriwedari. Namun karena hanya rumor, tentu tak pernah ada jejak bukti yang bisa diperlihatkan kecuali hanya asumsi seperti “tak mungkin orang bersengketa puluhan tahun jika tak ada yang menjadi sponsor.” Berbekal sekeping informasi itu dan rumor-rumor yang beredar sebelumnya, saya coba untuk menelusuri kembali kasus Sriwedari ini.

Jangan membayangkan tulisan ini berisi laporan investigatif yang mendalam. Saya baru mendapatkan informasi-informasi di atas permukaan yang mungkin sebagian orang sudah mahfum. Namun bagi saya ada satu hal menarik yang saya temukan karena pada saat proses sengketa tanah Sriwedari berlangsung itu ternyata sudah ada proses jual beli atau dalam istilah hukumnya proses pelepasan hak atas tanah.

Adanya proses pelepasan hak atas tanah itu terkuak di meja hijau, tatkala seseorang yang bernama Haji Muhammad Jaril menggugat 11 ahli waris Wirjodiningrat. Jaril sendiri semula adalah kuasa ahli waris yang diberi kewenangan untuk mengurus penyelesaian tanah Sriwedari. Namun kemudian ditendang di tengah jalan. Pencabutan surat kuasa itu yang naga-naganya membuat Jaril geram dan mengajukan gugatan.

Jaril mengklaim dirinya dengan 11 ahli waris Wirjodiningratan sudah membuat kesepakatan jual beli tanah Sriwedari. Kesepakatan itu tertuang dalam sebuah perjanjian di hadapan notaris pada tanggal 3 Maret 2006. Disebutkan, Jaril bakal membeli tanah itu dengan harga Rp 27,5 miliar. Hanya saja, jual beli itu baru bisa terlaksana jika Sriwedari tak lagi menjadi sengketa sehingga memungkinkan dilakukan peralihan hak kepemilikan. Jaril pun sudah menyorongkan uang sebesar Rp 500 juta yang disebut sebagai uang tunggu dan dipergunakan operasional pengurusan kelengkapan surat-surat yang menjadi kewajiban ahli waris.

Pengadilan Negeri Surakarta melalui putusan No. 186/Pdt.G/2012/PN.Ska mengamini gugatan Jaril dengan menyatakan bahwa akta notaris 3 Maret 206 yang berisi perjanjian pelepasan hak atas tanah Sriwedari itu sah adanya. 11 Ahli waris pun diperintahkan oleh Pengadilan agar melaksanakan proses pelepasan hak tanah dengan harga Rp.27.500.000.000,-(dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah)sebagaimana Surat Perjanjian dalam Akta Notaris tersebut. Tak hanya itu, Pengadilan juga menyatakan pencabutan surat kuasa oleh ahli waris tak memiliki kekuatan hukum atau dengan kata lain surat kuasa yang diberikan ahli waris kepada Jaril untuk melakukan pengurusan atau penyelesaian tanah Sriwedari tetap sah adanya.

Perkara ini memang belum inkrahcht karena ahli waris masih mengajukan banding. Belum ada kabar apakah Pengadilan Tinggi sudah menjatuhkan putusan bandingnya. Di luar itu, poin yang dapat ditangkap dari kasus ini adalah bahwa secara de facto tanah Sriwedari sudah dijual. Perkara jual beli itu belum secara legal formal belum bisa dilakukan itu merupakan soal lain. Apalagi dalam putusan PN Surakarta di atas juga dinyatakan jika 11 ahli waris Wirjodiningrat tidak mau menerima uang pembayaran dari Jari sebesar Rp 27,5 miliar, uang tersebut dikonsinyasikan alias dititipkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dan sewaktu-waktu dapat diambil.

Kasus Sriwedari memang kompleks. Digugat sejak tahun 1975 dan setidaknya ada 3 perkara di setiap tingkatan pengadilan. Gugatan Jaril terhadap ahli waris boleh jadi sebagai “kembangan” atas perkara utama, sengketa antara ahli waris dengan Pemerintah.

This entry was posted in cari angin, sejarah lokal and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).